Media Coverage
Our lawyers are constantly involved and mentioned in the media, and are often approached for their comments on the legal field. Some of our latest media coverage are highlighted below.
Perkara PKPU terus meningkat, praktisi hukum: Pertanda ekonomi memasuki resesi
Senin, 06 April 2020 / 12:12 WIB
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang Januari 2020 hingga Maret 2020, jumlah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tercatat meningkat dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Mengutip data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari 5 pengadilan niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU tercatat meningkat.
Jika pada Januari 2019 hingga Maret 2019 terdapat 104 perkara PKPU. Sedangkan, pada Januari 2020 hingga Maret 2020 terdapat 116 perkara PKPU.
Sementara, pada Januari 2019 hingga Maret 2019 terdapat 39 perkara kepailitan. Sedangkan, pada Januari 2020 hingga Maret 2020 terdapat 27 perkara kepailitan.
Praktisi Hukum sekaligus Advokat dari kantor Frans & Setiawan Law Office, Hendra Setiawan Boen mengatakan, meningkatnya perkara PKPU dan kepailitan kemungkinan karena ekonomi dunia sudah memasuki resesi dan Indonesia terkena imbasnya.
Hal ini ditambah akibat karena adanya pandemi virus corona (Covid-19).
"Sebelum resesi karena corona saja ekonomi Indonesia sudah tidak bagus sebenarnya sehingga melahirkan beberapa masalah pembayaran dan utang piutang. Dengan adanya covid-19, tidak heran kalau angkanya (PKPU) meningkat tajam," kata Hendra kepada Kontan, Senin (6/4).
Hendra memprediksi perkara PKPU dan kepailitan akan semakin meningkat. Hal ini ada korelasi dengan memburuknya ekonomi akibat banyak faktor sehingga kasus tagihan macet otomatis juga meningkat.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, Pemerintah harus menghentikan pandemi covid-19 terlebih dahulu. Sebab, selama pandemi masih ada maka ekonomi akan susah bergerak normal.
Menurut Hendra, untuk menyelesaikan masalah pandemi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan pembatasan sosial skala besar dinilai tidak cukup efektif. Apalagi kemudian sekedar menghimbau rakyat tidak mudik.
Hendra menyatakan, pemerintah harus berani melakukan karantina wilayah yang memang terdampak untuk menurunkan kurva penularan secara drastis.
"Faktanya di negara-negara yang menerapkan karantina wilayah atau lockdown berhasil menurunkan angka penyebaran covid-19. Kalau India sempat kacau maka itu hanya satu kasus. di Wuhan, Spanyol, Italia dan lainnya, angka penyebaran sudah turun," ujar Hendra.
Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jamaslin James Purba mengatakan, banyaknya pelaku usaha menempuh jalur PKPU, berarti kepercayaan pelaku usaha meningkat terhadap Pengadilan Niaga.
Menurut dia, Pengadilan Niaga lebih efektif dibandingkan dengan lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa bisnis seperti Pengadilan umum maupun Arbitrase (dalam hal menuntut hak).
"Lambatnya proses penyelesaian perkara di pengadilan umum dan panjangnya proses pengadilan mulai dari tingkat PN (Pengadilan Negeri) sampai MA (Mahkamah Agung) membuat pencari keadilan memilih Pengadilan Niaga, karena untuk PKPU maksimal 20 hari sudah ada putusan pengadilan," kata James.
Lebih lanjut, James berpendapat, jika kondisi perekonomian nasional membuat kondisi bisnis menjadi lesu, maka akan berakibat pada banyak debitur yang gagal bayar.
"Konsekuensinya bisa mengakibatkan banyak sengketa bisnis termasuk makin banyaknya perkara di Pengadilan Niaga," tutur James.
Nasib KPPU di RUU Cipta Kerja
Wasit Persaingan Usaha Bakal Kehilangan Semprit Sanksi dan Denda
Vendy Yhulia Susanto, Syamsul Ashar
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga berstatus anak kandung reformasi bakal bernasib sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila KPK kini punya Dewan Pengawas, maka KPPU tak punya kewenangan untuk menetapkan sanksi denda untuk berbagai kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengenaan denda bisa dibatalkan oleh pengadilan niaga.
Lembaga pengawas persaingan usaha bakal menjadi macan ompong. Seperti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah mempreteli kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga hanya menjadi simbol lembaga anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah akan memberangus seluruh kewenangan yang selama ini dimiliki KPPU.
Beleid ini memangkas semua sanksi yang sebelumnya menjadi kewenangan dari KPPU. Dengan penghapusasn sanksi, maka pelanggaran atas persaingan usaha tidak sehat di Indonesia akan lebih leluasa.
Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja, jenis pelanggaran seperti kartel baik vertikal maupun horizontal, integrase vertical, praktek monopoli, monopsoni dan penguasaan pasar, juga berpotensi lolos dari jerat pidana denda yang selama ini berlaku.
Padahal, dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat yang berlaku sekarang menetapkan denda pidana paling rendah Rp. 1miliar dan paling tinggi 25 miliar.
Selain soal sanksi, beleid ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menjadi terlapor KPPU dan mengajukan keberatan. Pasalnya bila pada UU 5/1999, Mahkamah Agung (MA) diberikan waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan di tingkat kasasi, maka ketentuan ini akan dihapus sehingga perkara ini berpotensi menggantung lama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan, perubahan denda di UU 5/1999 ini bertujuan mengontrol lembaga tersebut. Pasalnya lembaga ini memiliki kewenangan yang cukup besar, yakni melakukan investigasi atas inisiatif sendiri suatu kasus persaingan usaha, lalu hakim yang mengadili berasal dari mereka sendiri dan membuat keputusan sanksi sendiri.
Hal inilah yang menurut Airlangga akan dirasionalisasikan. “Ada yang ditambah ada yang dikurangkan, karena UU Persaingan usaha ini kan eksesif. Sementara yang diurusi bukan transaksi korporasi besar melainkan urusan tender-menender yang nilainya kecil. Ini yang tidak terjadi di negara-negara lain.” Kata Airlangga (17/2).
Praktisi hukum sekaligus Advokat pada kantor Frans & Setiawan Law Office, Hendra Setiawan Boen mengatakan, langkah pemerintah untuk menurunkan dan menghapus denda yang bisa dikenakan dalam perkara anti monopoli tidak tepat. Pasalnya, hal ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang memang melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
“Saya cenderung berpendapat RUU Cipta Kerja memangkas kewenangan KPPU untuk menetapkan denda pada perkara monopoli dan menyerahkan kepada pengadilan. Di sini berarti KPPU tidak lagi bisa seolah-olah sebagai hakim pada tingkat pertama melainkan hanya terbatas bertindak sebagai penyidik dan penuntut di pengadilan,” uangkap Hendra kepada KONTAN, Senin (24/2).
Menurutnya, kewenangan KPPU selama ini memang terlalu besar dan tidak jelas. Mereka adalah penyidik, penuntut, sekaligus hakim dan sering bertindak melampaui kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperluas dan memaknai sendiri bunyi pasal-pasal UU 5/1999 melalui berbagai peraturan KPPU. Alhasil semua ini membuat KPPU menjadi superbody.
Hendra menilai pembenahan kewenangan KPPU mungkin lebih baik ketimbang memangkas sanksi denda. Fungsi legislatif, yudikatif dan eksekutif yang dilaksanakan oleh KPPU tidak efektif, maka tidak heran banyak putusan KPPU kandas di pengadilan.
Koran Kontan, 25 02 2020
Selasa, 03 Desember 2019 | 02:09 WIB
Tak Kunjung Bayar, BEN Siap Pailitkan Tonsco
INILAHCOM, Jakarta - PT Bahari Eka Nusantara (BEN), sebuah perusahaan nasional bidang keagenan kapal, merasa dirugikan saat menjalin kerja sama bisnis dengan PT Tonsco International (Tonsco).
Ya, kerugian yang diderita BEN lantaran Tonsco tak segera melunasi pembayaran keagenan kapal senilai Rp2,8 miliar. "Atas kejadian ini, BEN menggugat wanprestasi terhadap Tonsco. Kami sudah daftarkan ke PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 895/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel," papar Hendra setiawan Boen, selaku kuasa BEN di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Dibeberkan Hendra, tungakan ini berawal dari penunjukan Tonsco kepada BEN untuk menjadi agen kapal Tonsco yang bernama SV Surf perdana selama berlabuh di Batam dan Surabaya (Jawa Timur). Kerja sama bisnis ini berdasarkan surat perintah kerja (purchase order) dari surat penunjukan keagenan di Batam dan Surabaya yang dikeluarkan Tonsco. "Ketika pekerjaan sudah selesai, BEN menagih pembayaran. Di sinilah muncul masalah. Tonsco mengelak dan menolak pembayaran," paparnya.
Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, kata dia, BEN mencoba itikad baik dengan melayangkan surat, menghubungi secara lisan, meminta tanggapan hingga mengajak untuk menggelar pertemuan guna membicarakan masalah ini.
Alih-alih masalah kelar, BEN justru harus kembali menelan kekecewaan. Bahkan, surat teguran kepada Tonsco agar segera melunasi pembayaran, tidak pernah digubris. "Tercatat empat surat dilayangkan, tetapi tidak ada respons positif," ungkapnya.
Benar juga. Panggilan dari pihak pengadilan, kepada direktur Tonsco untuk mediasi, juga tidak bisa terealisasi. Menunjukkan memang tidak ada itikad baik dari pihak Tonsco. "Kami akan terus memperjuangkan hak-hak BEN. Termasuk mencadangkan rencana gugatan pailit terhadap Tonsco jika masalah ini tak segera diselesaikan," tegasnya. [ipe]
https://m.inilah.com/news/detail/2556174/tak-kunjung-bayar-ben-siap-pailitkan-tonsco
Ditolak RSHJ, Penyelamat Kucing Mengadu ke BPKN
Yuliantino Situmorang / YS Jumat, 27 September 2019 | 15:30 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis pencinta kucing mempertanyakan sikap Rumah Sakit Hewan Jakarta (RSHJ) Ragunan, Jakarta Selatan, yang sejak 26 Juni 2019 menolak melayani kucing kiriman Francine Eustacia VW dan Batara Bonar Siagian, suami istri pecinta kucing.
“Kami melaporkan hal ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kami harapkan akan ada putusan dalam waktu dekat ini,” ujar Francine dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu, Jumat (27/9/2019).
Francine dan Batara melapor ke BPKN didampingi tim kuasa hukumnya. Mereka melaporkan PT Pramukarti Semesta selaku pengelola RSHJ dan dua dokter hewan berinisial HH dan DM.
Francine menjelaskan, ia dan suaminya kerap mengadopsi kucing-kucing jalanan, memberi makanan, perawatan kesehatan, dan sterilisasi pada kucing-kucing tak berpemilik termasuk dari halaman RSHJ, hingga mencarikan adopter yang berkomitmen untuk merawat kucing-kucing tersebut.
Ia menjelaskan, penghentian layanan dan penolakan pertolongan pertama tersebut adalah tanggapan RSHJ terhadap keluhan Francine dan Batara pada 25 Juni 2019 atas tidak diinformasikannya infeksi mata kucing Hitam yang memburuk hingga menyebabkan perubahan warna bola matanya ketika ditangani oleh HH selaku vet in charge dalam periode opname 28 Mei 2019 hingga 15 Juni 2019 di RSHJ.
“Dalam lanjutan opnamenya di RSHJ, kondisi bola mata kiri Hitam makin memburuk hingga ada kemungkinan enukleasi,” ujar dia.
Hingga 21 Agustus 2019, kata Francine, RSHJ tidak memberikan penjelasan kepada dia dan suaminya atas tidak diinformasikannya perubahan warna bola mata tersebut meskipun sudah ditanyakan berkali-kali.
Dikatakan, ia dan suaminya adalah pelanggan tetap dan rutin di RSHJ. Keduanya tidak pernah menunggak pembayaran ke RSHJ. Menurut Francine, RSHJ berdalih bahwa keluhan Francine dan Batara tersebut “meresahkan” RSHJ, terlebih karena sebelumnya Francine dan Batara pernah mengajukan keluhan tertulis ke RSHJ pada 21 April 2019 atas opname kucing Dark Knight (Daki) yang ditangani drh DM selaku vet in charge.
Ia menambahkan, RSHJ beranggapan Francine dan Batara “tidak percaya” pada pengobatan yang dilakukan oleh RSHJ sehingga para dokter “merasa khawatir” dalam melakukan tindakan, apalagi ketika salah memberikan diagnosa atau salah memberikan obat.
“Dari penjelasan RSHJ tanggal 26 Juni 2019 atas tindakannya menolak pasien dari kami, bahkan infus saja tidak mau diberikan ke kucing Soma yang kondisinya kritis, seolah-olah kami selaku pelanggan tidak boleh menyampaikan keluhan atas layanan RSHJ,” ujar Francine.
Ia mengatakan, semestinya RSHJ bersyukur dan berterima kasih kepada pelanggan yang setia berobat di sana dan berterus terang menyampaikan keluhannya. Namun, kata dia, RSHJ malah menolak segala pelayanan terhadap pelanggan yang menyampaikan keluhannya.
“Untuk menjadi rumah sakit hewan yang profesional, RSHJ seharusnya belajar untuk menangani keluhan pelanggan secara baik dengan melakukan investigasi lalu memberikan klarifikasi,” imbuh Francine.
https://www.beritasatu.com/nasional/577157/ditolak-rshj-penyelamat-kucing-mengadu-ke-bpkn
MA Larang PK Kasus Persaingan Usaha
Selasa, 04 September 2019 - Vendy Susanto
JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) membuat terobosan baru dalam pengurusan perkara persaingan usaha tidak sehat. Melalui Peraturan MA No. 3 Tahun 2019, MA membatasi upaya hukum terlapor dalam perkara persaingan usaha tidak sehat yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pada pasal 15 beleid baru MA bertajuk tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU menyatakan terlapor dan KPPU hanya boleh mengajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya terakhir. Artinya tidak ada lagi Peninjauan Kembali (PK). Aturan baru ini berlaku terhitung pada putusan yang dikeluarkan oleh MA diundangkannya Perma No. 3/2019 yakni per 20 Agustus 2019 lalu.
Kepala Biro Hukum KPPU Ima Damayati mengatakan, Perma tersebut menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2995. "Dengan demikian proses (penanganan perkara) lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak," ujarnya Selasa (3/9).
Asal tahu saja, dengan tak adanya proses PK yang diajukan terlapor, maka kini kedudukan KPPU dan terlapor setara. Sebelumnya, hanya terlapor yang boleh mengajukan PK sementara KPPU yang tak memiliki hak untuk mengajukan PK, sehingga dianggap tidak setara.
Ambil contoh kasus dugaan kartel sepeda motor skuter matik (skutik) yang melibatkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dengan PT Astra Honda Motor (AHM) diputus KPPU pada 20 Februari 2017 lalu dan hingga kini belum usai meski MA telah menolak permohonan kasasi kedua perusahaan ini pada 23 April 2019 lalu.
Praktisi Hukum Perdata sekaligus Advokat Hendra Setiawan Boen tidak setuju dengan pembatasan upaya hukum hanya pada tingkat kasasi. "Padahal tak jarang terlapor yang kalah di tingkat kasasi justru bisa menang ketika menempuh upaya PK karena berhasil menemukan bukti baru," kata Hendra.
Hendra menilai, MA tak boleh menghilangkan hak terlapor mengajukan PK. Hal ini sama saja menghilangkan hak pelaku usaha dalam memberi koreksi atas putusan kasasi yang dianggap keliru.
Koran Kontan, 4 September 2019
Pemerintah Diminta Tindak Pengimpor Ilegal Alat Penanganan Tumpahan Minyak
Senin, 2 September 2019 | 15:26 WIB
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta menindak tegas pengimpor ilegal alat penanganan tumpahan minyak. Hal itu untuk memberi jaminan hukum dan kepastian usaha bagi dunia usaha di Tanah Air.
“Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan serta KPK memeriksa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (BC) Tipe A Tanjung Priok karena diduga mengizinkan barang Desmi Ro-Clean yang diimpor secara tanpa hak oleh pihak ketiga ke Indonesia,” ujar Hendra Setiawan Boen dari Kantor Hukum Frans & Setiawan, mewakili PT Meredian Khatulistiwa (Meredian), dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu, Senin (2/9/2019)
Meredian merupakan perusahaan nasional distributor satu-satunya Desmi Ro-Clean di Indonesia. Perusahaan yang berdiri pada 1986 ini memiliki kegiatan usaha menyediakan alat dan konsultan untuk mengatasi tumpahan minyak di Indonesia.
Hendra mengatakan, Meredian telah mengirim surat keberatan karena importasi itu telah melanggar haknya.
“Untuk menjaga mutu, pencapaian, dan pertumbuhan di bidang tumpahan minyak, sejak pendiriannya, Meredian telah menjadi agen ekslusif untuk Desmi Ro- Clean A/S yang merupakan perusahaan manufaktur terkemuka asal Denmark, produsen alat untuk mengatasi tumpahan minyak berskala internasional,” tutur dia.
Ditambahkan, dengan pengalaman di bidang penanggulangan tumpahan minyak lebih dari 30 tahun, Meredian memiliki nama baik yang sangat dihormati dikarenakan kejujuran dan berbagai prestasi di bidang usahanya.
“Sebagai perusahaan nasional, telah menjadi kebijakan dan komitmen Meredian untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi praktik bisnis yang baik, dan memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur dia.
Karena itulah, tambah Hendra, Meredian akan melindungi setiap hak atas kekayaan intelektual termasuk produk penanggulangan tumpahan minyak, baik saat ini maupun mendatang.
Dijelaskan, Meredian perlu meminta ketegasan kepada Pemerintah RI dan perhatian masyarakat luas agar mengetahui fakta yang sebenarnya, yaitu terdapat tindakan BC Tanjung Priok mengizinkan barang Desmi Ro-Clean yang bukan diedarkan oleh Meredian untuk masuk ke Indonesia.
“Ini merugikan Meredian, selaku perusahaan nasional yang ditunjuk secara resmi mengedarkan dan menjual produk pengendalian tumpahan minyak Desmi Ro-Clean di wilayah Indonesia,” papar dia.
Ditambahkan, Meredian memberikan peringatan untuk terakhir kali kepada khalayak ramai, instansi pemerintah manapun, untuk tidak mengeluarkan izin, persetujuan, atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun yang melakukan impor produk pengendalian tumpahan minyak Desmi Ro-Clean.
Pihaknya juga memperingatkan pihak-pihak yang secara tanpa hak melakukan impor produk pengendalian tumpahan minyak Desmi Ro-Clean untuk segera menghentikan importasi produk pengendalian tumpahan minyak itu. Termasuk segera melakukan re-export produk yang melanggar dan merugikan Meredian itu ke negara asal.
MA diminta siapkan infrastruktur pendukung secara merata sebelum terapkan e-litigasi
Senin, 19 Agustus 2019 / 17:20 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) diminta untuk menyiapkan infrastruktur pendukung agar penerapan e-litigasi dapat berjalan dengan baik di setiap daerah.
Pengacara dari Kantor Frans dan Setiawan Law Office, Hendra Setiawan Boen mengatakan, ide dasar e-litigasi cukup bagus dan harus didukung. Namun, masih perlu ditunggu penerapannya karena menurut dia, infrastruktur penunjang e-litigasi di Indonesia secara umum belum merata.
"Jadi belum tentu proses e-litigasi di pengadilan luar Jakarta akan selancar bila dilakukan di pengadilan wilayah Jabodetabek," kata Hendra ketika dihubungi, Senin (19/8).
Selain itu, dirinya memperhatikan masih banyak website beberapa pengadilan yang masih perlu diperbaiki karena tidak jarang ditemukan sistem informasi penelusuran perkara/sipp tidak up to date atau malah down.
Hendra bilang, masih banyak pekerjaan rumah dari mahkamah agung sebelum e-litigasi bisa sepenuhnya diterapkan. "Harus matang dulu di level infrastruktur pendukung dan tentu saja harus pelan-pelan membiasakan seluruh advokat di Indonesia untuk beracara dengan e-litigasi," ujar dia.
Sementara itu, Suryani, Pengacara dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Wira Dharma Perwakilan Jakarta 1, menilai, sistem administrasi perkara secara elektronik atau e-litigasi sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 sudah bagus.
Selain untuk tujuan meminimalisir pelanggaran etik di Pengadilan, e-litigasi diyakini mampu meminimalisir pihak penggugat yang tidak beritikad baik.
Contohnya, dengan adanya e-litigasi ini diyakini tidak ada lagi penanganan perkara yang digugat berulang kali untuk sengketa yang subjek maupun objek hukumnya sama. Sebab, dalam sistem e-litigasi diharuskan mengisi formulir elektronik pernyataan pihak yang akan mengajukan gugatan bahwa gugatan belum pernah diajukan sebelumnya.
sementara itu, Ketua MA Hatta Ali mengatakan, infrastruktur pendukung penerapan e-litigasi sudah disiapkan. MA menargetkan semua pengadilan tingkat pertama akan menerapkan e-litigasi pada 2020.
Saat ini, MA telah menunjuk 13 satuan kerja untuk mendapatkan pelatihan dan asistensi terkait penerapan e-litigasi. Yaitu, 3 pengadilan tata usaha negara, 4 pengadilan agama, dan 6 pengadilan negeri.
Reporter: Yusuf Imam Santoso
Editor: Yoyok
TKN Siapkan 29 Nama untuk Dampingi Sidang Sengketa Pilpres
CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 19:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengaku telah mengajukan sedikitnya 29 nama pendamping yang akan ikut serta hadir dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Nama-nama ini, kata Ade, akan bertugas untuk memberikan sejumlah informasi kepada tim kuasa hukum terkait berbagai persoalan yang dihadirkan dalam sengketa itu.
"Nanti bisa memberikan informasi kepada tim kuasa hukum terkait persoalan sifatnya, bisa dia memang mengetahui tentang persoalan yang ada kan," kata Ade di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
Sebanyak 29 orang ini, kata Ade, terdiri dari para petinggi TKN dan para sekjen Partai pengusung 01 dalam Pilpres 2019 ini.
"Para sekjen partai, petinggi di TKN juga yah," kata Ade.
Beberapa nama itu di antaranya adalah Erick Thohir, Hasto Kristiyanto, Arsul Sani, Lodewijk Freidrich Paulus, Johnny G Plate, Abdul Kadir Karding, Herry Lontung Siregar, Raja Juli Antoni, Ahmad Rofiq, Afriansyah Ferry Noer, Verry Surya Hendrawan, Trimedya Panjaitan.
Ada juga Arif Wibowo, Juri Ardiantoro, Nelson Simanjutak, I Gusti Putu Artha, Arteria Dahlan, Dewi Kamaratih, Lukman Edy, M Toha, Erlinda.
Regynaldo Sultan, Hendra Setiawan, Rony Pahala, Tuan Naik Stepen, Ardicka Dwiky Shaputra, Ronald Pangaribuan, Lambok Malau Guming, Tony Hendrico Sianipar, juga masuk dalam daftar.
Lebih lanjut Ade juga memastikan Panitera MK telah memastikan bahwa 29 nama tersebut bisa hadir di ruang persidangan. Bahkan telah disediakan kursi untuk mereka menyimak jalannya persidangan.
"Iya bisa. Hasil komunikasi dari pihak panitera, mereka bisa hadir dalam persidangan duduk di kursinya pihak terkait," kata Ade.
Meski begitu Ade juga menjelaskan bahwa status 29 orang tersebut pasif dan hanya diperbolehkan memberi masukan di luar persidangan ke pihak kuasa hukum, bukan ke mahkamah.
"Memang dia statusnya pasif, tidak bisa memberikan keterangan. Berarti masukan bisa disampaikan di luar persidangan dan secara internal. Jadi dia hanya memberikan masukan langsung ke kami bukan ke Majelis Hakim," kata dia.
(tst/eks)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613174954-32-403097/tkn-siapkan-29-nama-untuk-dampingi-sidang-sengketa-pilpres
Klaim Merugi Rp238 Miliar, PT Protasco Lapor Balik ke Polisi
Oleh: Puguh Hariyanto Sabtu, 26 Januari 2019
JAKARTA - Kasus saling lapor ke kepolisian terjadi. Kali ini menyangkut persoalan yang melibatkan PT Protasco Berhad dan PT Anglo Slavic Utama (ASU).
PT Protasco Berhad pada 22 Desember 2018 telah melaporkan PT ASU, dan dua orang warga negara Malaysia, Larry Tey Por Yee dan Adrian Ooi Kock Aun ke Polda Metro Jaya.
Berdasarkan keterangan pers Setiawan & Partners Law Offices, kuasa hukum PT Prostasco Berhad, ketiga pihak itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor laporan LP/7062/XII/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang.
"Adapun kerugian Protasco dalam perkara ini diperkirakan sebesar RM 68.393.170,00 yang apabila dirupiahkan akan menjadi Rp. 238.000.000.000,00," tulis Setiawan & Partners Law Offices, dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Sabtu (26/1/2019).
Sebelumnya, pengusaha asal Malaysia, Dato 'Sri Chong Ket Pen, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT Anglo Slavic Utama (ASU), perusahaan induk investasi minyak dan gas Indonesia, dalam kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. PT ASU mengajukan laporan polisi atas kerugian yang dialaminya sebesar Rp480 miliar.
Dijelaskannya, perkara ini bermula ketika Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun yang saat itu adalah anggota dewan direksi Protasco menawarkan kepada Protasco untuk mengambil alih hak pengelolaan sumur migas milik PT ASU yang berlokasi di Kuala Simpang, Aceh, Indonesia.
Akhirnya Protasco menandatangani sejumlah perjanjian dan mentransfer uang muka sebesar RM 68.393.170,00 ke rekening PT ASU. Belakangan transaksi tersebut bermasalah, termasuk Protasco menemukan dugaan dan saksi kunci bahwa PT ASU adalah perusahaan Indonesia yang dikendalikan Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun.
"Sebagai anggota dewan direksi Protasco, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Protasco, dan apabila ada harus menyampaikan kepada perusahaan," tulis siaran pers PT Prostasco.
PT Prostasco menjelaskan, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun tidak pernah menyampaikan kepentingan mereka di dalam PT ASU. Bahkan pada tanggal 25 Juli 2014, keduanya menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan apapun di dalam PT ASU, termasuk direksi dan pemegang saham PT ASU.
Untuk itu, mereka pada 28 November 2014 dipecat oleh 95% pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Protasco karena diduga telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan Protasco dan bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota dewan direksi Protasco.
Sejak akhir 2014, Protasco telah melakukan serangkaian upaya hukum baik secara perdata dan pidana di Malaysia dan Indonesia terhadap PT ASU, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun untuk mendapatkan kembali uang muka yang pernah ditransfer ke rekening PT ASU.
Terkait dengan hal ini, persidangan perkara perdata dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci akan berlangsung di Malaysia dari tanggal 18 February 2019 sampai dengan 1 Maret 2019.
"Patut diduga untuk menekan saksi-saksi kunci dari Protasco yang sebelumnya bekerja di PT ASU, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun melalui anak buah mereka di Indonesia (nominee) telah membuat dua laporan polisi di Bareskrim atas dugaan membuat pernyataan palsu di bawah sumpah dan penipuan," tulisnya.
Menurut PT Prostasco, atas laporan tersebut, Bareskrim telah menghentikan kedua laporan karena pelapor tidak sanggup membuktikan tuduhan mereka. Dengan demikian, secara hukum, mereka tidak dapat lagi membuat laporan di kantor polisi manapun sepanjang terkait perkara ini karena Bareskrim sudah pernah memeriksanya.
(dam)
Soal Meme Ma’ruf Amin, Dewan Pers: Permasalahan TKN dan Tirto Sudah Selesai
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menerbitkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf) terhadap media siber Tirto.id tertanggal 28 Maret 2019.
Isinya menyatakan permasalahan Tirto dan TKN sudah selesai setelah melalui proses mediasi di Dewan Pers.
“Dewan Pers selesai memproses pengaduan Hendra Setiawan, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin terhadap Tirto.id terkait meme Ma’ruf Amin dalam debat Cawapres Pilpres 2019 pada 17 Maret 2019,” sebut Yosep Adi Prasetyo dalam surat resminya.
Surat resmi tersebut diterima Tirto pada 30 Maret 2019 jelang dilaksanakan debat keempat antara Capres Joko Widodo dan Prabowo.
Yosep Adi Prasetyo yang biasa disapa Stanley menjelaskan, dalam surat tersebut menyampaikan penilaian atas aduan yang ada.
Pertama, akun resmi media sosial teradu (Tirto.id), merupakan bagian integral dari newsroom, karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Penilaian kedua dalam surat ini, menyebut meme yang dipersoalkan pengadu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.
Dalam penilaian ketiga oleh Dewan Pers, Tirto.id dengan segera mencabut meme yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan sesuai Pasal 10 KEJ.
"Pengadu dan teradu dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sabam Leo Batubara, Dewan Pers. Sesuai permintaan pengadu, dalam konferensi pers, teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma’ruf dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai," tulis Yosep, dalam suratnya ke redaksi Tirto, Jumat (29/3/2019).
Pengaduan TKN kepada Dewan Pers pada 19 Maret 2019. Dewan Pers lalu memediasi TKN dengan Tirto.id pada 22 Maret 2019.
Dalam forum itu, Dewan Pers mengklarifikasi kepada pengadu dan teradu. Kemudian, dilanjutkan konferensi pers dan permintaan maaf terbuka. Sepekan setelahnya, Dewan Pers menyatakan aduan telah selesai.
Dalam artikel permintaan maaf Tirto.id, meme yang diaduan adalah penggalan kalimat “zina [bisa] dilegalisir” diucapkan Ma’ruf Amin sebagai salah satu contoh hoaks yang diarahkan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf (selain azan dilarang dan Kementerian Agama dibubarkan).
Penggalan kalimat itu sebenarnya didahului oleh pernyataan (1) pentingnya memerangi hoaks karena membahayakan tatanan bangsa dan dilanjutkan dengan pernyataan (2) bahwa Ma’ruf Amin bersumpah akan melawan semua usaha untuk merealisasikan hoaks-hoaks itu.
Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma’ruf menjadi raib.
Akibatnya, parafrase ucapan ibu-ibu di Cikarang yang pernah ramai seolah jadi pernyataan Ma’ruf Amin. Penggalan ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Karena pengadu dan teradu sudah sepakat, juga karena mekanisme hak jawab dan minta maaf sudah dilaksanakan, pengadu menerima dengan juwa besar dan tidak lagi melanjutkan melalui mekanisme pengadilan dengan undang-undang di luar UU 40/1999 tentang Pers. Dan, masalah sudah dinyatakan selesai dengan cara damai.
Pemimpin Redaksi Tirto A Sapto Anggoro, mengaku lega dengan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan disepakati kedua belah pihak, pengadu dan teradu.
Sapto juga menyatakan mengapresiasi kebesaran jiwa TKN dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, berjanji tak terjadi di masa datang, dan sepakat dengan banyak pihak bahwa agar Pilpres menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya menjadi yang terbaik juga buat bangsa Indonesia.
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/30/soal-meme-maruf-amin-dewan-pers-permasalahan-tkn-dan-tirto-sudah-selesai.
Pelapor Andi Arief: Jokowi Dirugikan dan Pilpres Jadi Gaduh
Selasa 08 Jan 2019 22:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi menindaklanjuti pelaporan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf atas Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait hoaks tujuh kontainer surat suara. Pihak pelapor, dalam hal ini perwakilan dari TKN diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Selasa (8/1).
Berlaku sebagai pelapor dari TKN, Hendra Setiawan mengaku mendapat 20 pertanyaan dari penyidik terkait laporan tentang berita bohong surat suara sebanyak tujuh kontainer yang telah tercoblos pasangan Jokowi-Ma'ruf. "Kami menerangkan kepada penyidik bahwa rekaman suara itu merugikan paslon kami (Jokowi - Ma'ruf) dan selanjutnya itu juga membuat gaduh pilpres," kata Hendra usai diperiksa di Dittipid Siber, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
Andi Arief melalui Twitternya mengunggah konten yang tertulis, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar". Konten itu diunggah pada 2 Januari 2018 pukul 20.05 WIB setelah hoaks beredar. Namun, unggahan tersebut sudah dihapus.
Unggahan Andi Arief itu, dinilai Hendra berpotensi mendelegitimasi hasil pemilu. Sehingga, ia menerangkan pada penyidik untuk mencari siapa orang yang merekam suara dan menyebarkannya serta melacak pemilik Akun Andi Arief tersebut.
"Apakah Andi Arief sendiri ataukah admin ataukah orang lain," ujar Hendra.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menyampaikan, pihaknya menginginkan persoalan ini segera diproses oleh Bareskrim. Sehingga, bisa terungkap pembuat konten hoaks berupa rekaman suara dan menyebarkan informasi bohong itu kepada publik melalui media sosial.
"Sehingga akun Twitter cicitan Andi Arief itu bisa terbukti itu sebenarnya dia memberitakan informasi yang bohong kepada publik khususnya di media sosial," ujar Irfan mendampingi Hendra.
Secara khusus, Hendra juga meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegur Andi Arief bila terbukti telah berupaya untuk memberitakan informasi bohong dalam unggahan twitternya. "Jangan sampai ini dialihkan malah dia dikategorikan sebagai pahlawan demokrasi karena telah menginformasikan kepada publik. Itu logika yang terbalik menurut saya, menurut kami," ujarnya menambahkan.
Andi Arief dilaporkan TKN dengan nomor laporan LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tertanggal 3 Januari 2019. Andi disebut turut menyebar hoaks melalui unggahan Twitter-ya.
Dewan Pers Putuskan Indopos Bersalah atas Berita Ahok Gantikan Ma'ruf
Felldy Utama · Jumat, 22 Februari 2019 - 19:24 WIB
JAKARTA, iNews.id – Dewan Pers memutuskan Harian Indopos bersalah atas berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ yang terbit pada Rabu (13/2/2019). Indopos diwajibkan untuk membuat Hak Jawab atas berita tersebut dan meminta maaf.
Keputusan Dewan Pers dihasilkan dalam sidang ajudikasi yang berlangsung pada pukul 13.30 WIB siang tadi dengan dihadiri Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak pengadu, Indopos, dan Dewan Pers.
Hadir dari TKN yakni Direktur Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan dan Hendra Setiawan, sementara dari Indopos antara lain Pemimpin Redaksi Juni Armanto.
"Dalam proses ajudikasi tadi sudah diputuskan tentang masalah tersebut, alhamdulillah kami mensyukuri dinyatakan Indopos bersalah," kata Ade Irfan Pulungan saat menggelar jumpa pers, di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Irfan menyampaikan, atas putusan tersebut, Indopos sebagai pihak teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu dalam hal ini TKN Jokowi-Ma'ruf secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) dengan disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 3 hari setelah hak jawab diterima.
"Teradu wajib membuat kembali infografis di edisi cetak dan media siber dengan penambahan kata hoaks di dalamnya," katanya.
Tak hanya itu, Indopos wajib mencabut berita yang dimuat di Indopos.co.id dan menggantinya dengan hak jawab dan permintaan maaf.
Sementara, untuk pihak pengadu dalam hal ini TKN Jokowi-Ma'ruf memberikan hak jawab selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatangi risalah tersebut.
"Kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan tadi tidak dilaksanakan," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam berita berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’, Indopos melengkapi dengan infografis terkait prediksi suksesi kepemimpinan Indonesia. Dalam grafis yang bersumber dari perbincangan di media sosial itu digambarkan Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai wapres akan digantikan di tengah jalan. Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama yang bakal menempati posisinya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan Pers menilai Indopos telah melanggar sejumlah pasal diantaranya pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena membuat berita tidak berdasarkan informasi yang akurat. Melanggar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional.
Melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak melakukan uji informasi. Melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena bohong dan fitnah. Serta melanggar angka 5a dan 5c pedoman pemberitaan media siber karena telah mencabut berita di media siber Indopos.co.id.
Ade mengapresiasi putusan Dewan Pers. Sebab, TKN merasa sangat dirugikan atas pemberitaan Indopos tersebut. Terlebih, pers sebagai pilar keempat demokrasi sudah seharusnya bekerja secara independen dan profesional.
"Dalam waktu dekat kami akan sampaikan hak jawab. Kami menunggu kalau mereka tidak melakukan rekomendasi dari Dewan Pers, maka kami akan menempuh jalur hukum pidana dan perdata," ujarnya.
Hitachi Ajukan Rekonvensi
Selasa/22/04/2008 00:00 WIB - Bisnis Indonesia
Jakarta: PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) mengajukan rekonvensi (gugatan balik) terhadap PT Basuki Pratama Engineering (PT Basuki), terkait dengan sengketa desain industri mesin boiler.
Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum HCMI, Hendra Setiawan Boen kepada majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada persidangan lanjutan yang berlangsung kemarin.
Dalam rekonvensi, Tergugat mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik PT Basuki, karena desain industri itu dinilai tidak memenuhi syarat kebaruan. Unsur baru merupakan syarat pokok untuk mendapatkan Hak Desain Industri.
Desain industri PT Basuki, kata Setiawan, tidak baru lagi karena telah diungkapkan dan dipublikasikan sebelum tanggal pendaftaran desain industri tersebut. HCMI meminta majelis hakim untuk membatalkan sertifikat desain industri yang telah dimiliki PT Basuki.
Sementara itu, salah satu kuasa hukum PT Basuki, Dini C. Tobing, dari kantor hukum Lubis, Santosa & Maulana menolak memberikan komentar saat dimintai keterangannya mengenai rekonvensi ini.
Kemarin, persidangan antara kedua belah pihak kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakpus.
Awalnya, PT Basuki menuding HCMI dan 10 Tergugat lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap desain industri boiler.
PT Basuki kemudian melayangkan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang berujung pada tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Rp. 127,7miliar.
Akan tetapi, kemarin HCMI juga melayangkan gugatan balik terhadap perusahaan tersebut.
Sebelumnya, PT Basuki sempat menolak tudingan HCMI, yang mengatakan desain industri boiler milik Penggugat, berbeda dengan gambar mesin boiler pada sertifikat desain industri.
"Mesin boiler milik PT Basuki sama dengan gambar mesin boiler pada sertifikat desain industri nomor ID 0 009 936-D," kata Dini waktu itu.
Sepuluh Tergugat
Selain HCMI, PT Basuki juga ikut menggugat Shuji Soma, Gunawan Setiadi Martono, Calvin Jonathan Barus, Fauzan, Yoshpat Widiastonto, Agus Riyanto, Aries Sasangka Adi, Muhammad Syukri, Roland Pakpahan dan PT Kertas Blabak.
Koran Bisnis Indonesia edisi 22 April 2008
Nurdin Cabut Gugatan Terhadap Menpora
Harian TopSkor, edisi 23 Juni 2011
Jakarta - Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI yang sudah dilengserkan FIFA, baru-baru ini mencabut gugatan terhadap pihak Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Itu disampaikan tim pengacara pihak menpora yang diwakili oleh Hendra Setiawan Boen kepada TopSkor.
Menurut keterangan Hendra, pihak penggugat mencabut gugatan karena pertimbangan relevansi gugatan mereka terhadap Menpora dan KONI. "Situasi yang terjadi di PSSI saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan gugatan," ujar Hendra.
Maklum, Nurdin menggugat pernyataan resmi Menpora dan KONI yang tidak mengakui Nurdin beserta jajarannya sebagai pengurus PSSI pada 28 Maret 2011. Selain itu, pihak PSSI yang saat itu masih dipimpin Nurdin juga menggugat Menpora yang dianggap memperkeruh situasi di PSSI.
"Mereka mengajukan gugatan pada 8 April 2011 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan Komite Darurat FIFA sudah mengeluarkan surat pada 4 April 2011 yang tidak lagi mengakui Exco PSSI di bawah Pak Nurdin," Hendra menjelaskan.
Penarikan tuntutan itu dilakukan tim pengacara Nurdin yang digawangi oleh Indra Sahnun Lubis saat sidang pertama di PTUN, kemarin. "Sidang pertama sedianya memasuki sesi pembuktian pihak penggugat. Namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, mereka mencabut gugatan tersebut," kata Hendra.
Jika pihak Menpora langsung menerima alasan pencabutan tersebut, beda halnya dengan KONI sebagai tergugat kedua. "Pengacara mereka masih akan mendiskusikannya lagi dan hakim memberikan kesempatan selama satu minggu," Hendra menjelaskan.
Sementara, Staf Ahli Bidang Hukum Kemenpora Faisal Abdullah menyambut baik keputusan Nurdin yang urung meneruskan ke meja hijau. Faisal menilai, pernyataan resmi Kemenpora itu bukanlah pernyataan pribadi yang bisa digugat. "Itu adalah pernyataan pemerintah dan bukan kehendak Menpora," ucap Faisal.
Harian TopSkor 23 Juni 2011.
The Age upayakan damai soal gugatan class action
01 Desember . 2011 - 17:53 WIB - Bisnis Indonesia
JAKARTA: The Age Company Ltd, salah satu media asal Australia akan memaksimalkan upaya perdamaian atas gugatan class action yang dilayangkan sejumlah warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum The Age, Hendra Setiawan Boen saat ditemui di pengadilan, hari ini.“Kami akan tetap meminta waktu untuk mediasi. Upaya mediasi tersebut akan kami lakukan setelah menyerahkan tanggapan soal legal standing penggugat,” katanya.
Namun demikian, dia mengaku siap menghadapi proses peradilan atas perkara tersebut apabila dalam mediasi tidak mencapai perdamaian.
Menurut Hendra, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Oleh karenanya, lanjutnya, majelis hakim seharusnya menolak gugatan tersebut.“Pekan depan kami akan menanggapi soal legal standing penggugat. Gugatan mereka yang menamakan wakil masyarakat itu terlalu luas, luas banget. Artinya legal standing mereka ini yang harus dipertanyakan,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum penggugat dari Serikat Pengacara Rakyat, M. Maulana Bungaran mengaku tetap berkukuh dengan seluruh dalil gugatannya.“Kami tetap berharap perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Majelis hakim sudah tidak memberikan kesempatan untuk mediasi di pengadilan karena tergugat tidak lengkap,” katanya.
Hari ini, merupakan sidang ketiga sekaligus pemanggilan terakhir ynag dilakukan majelis hakim terhadap para tergugat. Majelis hakim yang diketuai oleh Kasianus Telaumbanua kembali menunda persidangan selama tiga pekan kedepan dengan agenda tanggapan tergugat atas legas standing penggugat.
Dalam persidangan hari ini, The Sydney Morning Herald (SMH) yang merupakan tergugat II tidak juga hadir dalam persidangan. Seperti diketahui, dalam gugatannya penggugat yang mengatasnamakan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) tersebut meminta ganti rugi atas tercorengnya nama bangsa Indonesia sebesar US$1 miliar kepada para tergugat.
Selain The Age dan The Sydney Morning Herald, penggugat juga menyertakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai tergugat III.Gugatan itu terkait dengan pemberitaan The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 yang memuat judul Yudhoyono abused power. Menurut penggugat, pemeberitaan The Age tersebut dilakukan dengan mengabaikan hak para pihak (subyek yang diberitakan) sebagaimana prinsip pelaporan berita (tidak berimbang). (bsi)
http://m.bisnis.com/kabar24/read/20111201/16/55113/url
Lelang Selat Panjang jadi angin segar bagi kreditur Petroselat
Selasa, 14 Agustus 2018 / 22:27 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah melelang Blok Migas Selat Panjang memberikan angin segar bagi para kreditur Petroselat Ltd (dalam pailit). Terlebih, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menjanjikan akan ada skema pengembalian investasi (sunk cost) dalam pelelangan.
Kuasa hukum PT Sentosasegara Mulia Shipping dan PT OCST Indonesia Hendra Setiawan Boen dari kantor hukum Setiawan & Partners yang jadi salah satu kreditur Petroselat menyambut baik langkah pemerintah tersebut.
"Tentu ini langkah yang sangat bagus, karena memang ada ketentuannya, sunk cost harus diberikan oleh kontraktor baru," kata Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (14/8).
Ketentuan soal Sunk Cost sendiri termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM 47/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Ditjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswantoemang telah menyatakan ketentuan soal sunk cost ini memang akan dimasukkan dalam ketentuan lelang Selat Panjang. Meski demikian, ia belum mau merinci mekanismenya.
“Iya, ada. Kontraktor baru harus menunaikan kewajiban kontraktor lama," kata Djoko saat dihubungi Kontan.co.id.
Melalui skema sunk cost ini, Boen berharap tagihan Petroselat dalam proses kepailitan senilai Rp 117,65 miliar kepada 47 kreditur dapat ditunaikan.
"Sekarang, kami kreditur Petroselat akan tentu akan mendorong Kurator untuk bergerak cepat," lanjut Boen.
Sementara itu, kurator Kepailitan Petroselat Jun Cai menyatakan bahwa, jika kelak kewajiban Petroselat akan ditunaikan melalui skema sunk cost, proses pemberesan akan tetap melalui prosedur. Menghimpun aset ke budel pailit, baru didistribusikan kepada kreditur.
"Sesuai prosedur saja, karena kuasa debitur kan memang sekarang berada di kurator. Langkah pemerintah ini bagus, tapi perlu dicatat, menurut saya ada pula kreditur lain yang tak mendaftarkan ke proses kepailitan. Pemerintah juga harus melihat ini, bagaimana penyelesaiannya agar menyeluruh," kata Jun saat dihubungi Kontan.co.id.
Mengingatkan, Petroselat jatuh pailit sejak Juli 2017 lalu, dan telah dinyatakan insolvensi pada November 2017. Proses pemberesan aset Petroselat sendiri sejatinya rumit, sebab kurator tak menemukan adanya aset perusahaan.
Selain, berharap penyelesaian terhadap skema sunk cost tadi, Kurator Petroselat kini juga tengah menyiapkan gugatan kepada debitur Petroselat. Sebab, dari penelusuran Kurator, Petroselat punya piutang kepada beberapa pihak senilai US$ 7,194 juta.
"Ini lagi tahap finalisasi gugatan, karena secara prosedurnya, harus dapat izin dari hakim pengawas, dan ada lelang soal penunjukan kuasa hukum," sambung Jun.
Asal tahu, hari ini, Selasa (14/8) ESDM telah resmi membuka lelang blok migas tahap II 2018. Di mana Selat Panjang jadi salah satu lok yang dilelang. Sementara lima lainnya adalah: Banyumas; Andika Bumi Kita; Southeast Mahakam; Makassar Strait; dan South Jambi B.
Pailitnya Petroselat jadi alasan ESDM melelang Blok Selat Panjang, dengan sebelumnya juga telah menjatuhkan terminasi kepada Petroselat.
Sementara secara umum, kontraktor baru Blok Selat Panjang kelak harus memenuhi beberapa syarat dari ESDM. Misalnya memberikan signature bonus senilai US$ 5 juta kepada pemerintah, komitmen pasti 5 tahun dengan estimasi US$ 70 juta guna studi G&G, 6 sumur, seismik 2D 200 km, seismik 3D 200 km2.
http://nasional.kontan.co.id/news/lelang-selat-panjang-jadi-angin-segar-bagi-kreditur-petroselat
ANZ Pilih Damai, Hapus Tagihan Kartu Kredit Nasabah
September 27, 2017
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank ANZ Indonesia menyetujui dan menghapus kewajiban tagihan seorang nasabah kartu kredit Visa Platinum, yang sebelumnya diharuskan membayar segala macam transaksi setelah kartunya hilang.
Hendra Setiawan Boen, kuasa hukum Adhi Mahendra, mengatakan pihaknya mencabut gugatan, karena pihak tergugat (Bank ANZ Indonesia) telah menyelesaikan permasalahan dengan damai.
Sebelumnya, perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 462/Pdt.G/2017/PN JKT PST ini, meminta tergugat menanggung tagihan atas peggunaan kartu kredit dari 15 Juni – 17 Juni 2017.
“Jadi kami cabut gugatan dengan damai,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (27/9).
Nasabah kartu kredit Visa Platinum PT Bank ANZ Indonesia dengan nama Adhi Mahendra, dibebani tagihan hingga Rp49,09 juta atas transaksi yang tidak dilakukannya. Adhi menggunakan kartu kredit mulai dari 2008 hingga 12 Mei 2017.
Akan tetapi, pada 16 Juni, Adhi mendapat notifikasi dari customer service karena telah melakukan dua kali transaksi. Atas informasi tersebut pihaknya meminta Bank ANZ segera melakukan pemblokiran terhadap kartu kredit miliknya.
Tidak selesai di situ, tercatat terjadi penggunaan kartu kredit yang hilang tersebut mencapai 40 kali pada puluhan pedagang, selama peridoe 15 Juni – 17 Juni.
Iktikad baik ANZ kepada nasabahnya diwujudkan dengan surat tanggapan yang dilayangkan kepada Adhi dan juga Hendra. Tidak hanya itu, tim customer care ANZ juga menelepon Adhi pada Senin (25/9) untuk memberikan penjelasan.
Customer Care Unit PT Bank ANZ Indonesia dalam surat tanggapan, menyebutkan pihaknya telah melakukan peninjauan dan menyetujui untuk menghapuskan transaksi-transaksi yang terjadi pada kartu milik Adhi, beserta biaya biaya yang ditimbulkannya dengan jumlah Rp55,18 juta.
“Maka Bapak Adhi Mahendra tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran pada ANZ dan seluruh fasilitas kartu kredit ANZ yang dimiliki dinonaktifkan,” tuturnya.
http://kabar24.bisnis.com/read/20170927/16/693579/anz-pilih-damai-hapus-tagihan-kartu-kredit-nasabah
Selasa 15 Agustus 2017, 17:56 WIB
Terus Membela, Golkar Yakin Novanto Tak Bersalah di Kasus e-KTP
Jakarta - Kasus mega korupsi e-KTP ikut menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka. DPP partai Golkar masih terus memberikan pembelaan dan menganggap Novanto tidak bersalah.
"Dilihat dari dakwaan Andi Narogong kemarin sebenarnya dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum KPK secara terang benderang mengatakan Setnov tidak memperkaya diri sendiri atau tidak menerima uang sepeser pun dari e-KTP," ujar Anggota Bidang Hukum Partai Golkar, Hendra Setiawan saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (15/8/2017).
Hendra menyebut berdasarkan fakta persidangan, Novanto tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya majelis hakim sudah jelas menyebutkan tidak ada aliran dana ke ketua DPR RI tersebut.
"Dalam putusan terpidana Irman dan Sugianto yang lalu juga majelis hakim (mengatakan) tidak ada aliran dana ke Setnov sama sekali. Saya juga membaca tanggapan Andi Narogong di beberapa media massa, tidak ada pertemuan antara dirinya dan Setnov di lantai 12 DPR maupun di kediaman beliau jalan Wijaya Kebayoran baru," tuturnya.
"Andi Narogong pun dalam kesaksiannya pada 29 Mei telah mengaku bahwa dia pernah bertemu dengan Setnov untuk menjual atribut partai dalam menghadapi kampanye," imbuh Hendra.
Hendra mengatakan sampai saat ini kader Golkar masih solid mendukung Novanto sebagai ketua umum partai Golkar. Dia menjelaskan DPP Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Meski begitu, Golkar dan Novanto belum memutuskan apakah akan mengambil langkah praperadilan atau tidak. Menurut Hendra, kini Novanto masih fokus bekerja untuk dewan.
"Untuk sekarang Setya Novanto belum memikirkan untuk mengambil langkah praperadilan karena dia sedang konsentrasi dengan DPR dan ketua umum Golkar," ungkapnya.
Hendra mengaku belum memahami apa yang menjadi dasar KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Dia mempertanyakan apa yang dijadikan bukti dan landasan KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka.
"Mungkin hanya disebut-sebut saja, Karena kami tidak mengetahui alasan KPK dan bukti yang digunakan KPK untuk menetapkan Setnov menjadi tersangka," tutup Hendra.
(elz/elz)
https://news.detik.com/berita/d-3600948/terus-membela-golkar-yakin-novanto-tak-bersalah-di-kasus-e-ktp
Rabu, 23 Juni 2010
Kata Holiday Tidak Bisa Dimonopoli Sebagai Merek
Kuasa hukum PT Lombok berpendapat jika dibandingkan merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort dengan Holiday Resort Lombok terdapat perbedaan susunan huruf dan bunyi ucapan, perbedaan arti kata, perbedaan tampilan secara keseluruhan.
Sengketa merek Holiday Inn terus berlanjut. Kali ini, giliran PT Lombok Sea Side Cottage selaku tergugat melayangkan jawaban atas gugatan Six Continents Hotels Inc. Kuasa hukum PT Lombok dalam jawaban yang disampaikan Senin (21/6) kemarin, menolak pembatalan merek Holiday Resort Lombok. Sebab kata“Holiday” merupakan kata umum dalam bahasa Inggris sehingga tidak bisa dimonopoli.
Sebelumnya, melalui penasihat hukumnya, George Wijoyo & Partners, Six Continents Hotel Inc melayangkan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkaranya tercatat No 41/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Perusahaan asal Delaware, Amerika Serikat itu merupakan pemilik merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort. Perusahaan tersebut merasa kata “Holiday” merupakan bagian esensial dari merek dagangnya sehingga melarang pihak lain menggunakan kata yang sama.
Hal itu dibantah kuasa hukum PT Lombok. Dalam jawaban diuraikan kata “Holiday”dalam bahasa Inggris berarti hari raya atau hari libur. Begitu juga dengan kata “Inn”yang berarti penginapan atau losmen. Dengan begitu, kedua kata tersebut tidak sepatutnya menjadi hak eksklusif atas merek yang diimplementasikan secara subjektif.
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri telah menerima pendaftaran merek yang mengandung kata “Holiday” di berbagai kelas. Yakni antara lain, Holiday on Ice, Easy Holiday, Cost Saver Holiday, Flexi Holidays, Holiday Estate, Asia Holiday, Holiday Internastional, Planet Holiday, Emirates Holiday dan Citi Holiday.
Kata umum lain yang terdaftar di Ditjen HKI misalnya kata “Fantasy” pada merek Fantasy Ball, kata Rice pada merek Rice Bubbles dan Rice Theraphy, kata Cola pada merek Coca Cola, Pepsi Cola dan RC Cola. Dengan demikian, kata umum tidak dapat dimonopoli sebagai merek.
Lagipula, sebagaimana didalilkan dalam jawaban tergugat, merek Holiday Inn telah berakhir masa berlakunya sejak 29 Januari 2007. Dengan begitu, Six Continents Hotel Inc tidak berhak atas merek tersebut.
Dalam gugatan dijelaskan, merek Holiday Inn di Indonesia terdaftar sejak 29 Januari 1987 dan kemudian mengalami beberapa kali perpanjangan pendaftaran. Terakhir diperbarui di bawah Agenda No. R 00 2007 000 232 pada 9 Januari 2007 di kelas 16. Sedangkan merek Holiday Inn Resort terdaftar sejak 26 September 1994 dan diperbarui No. IDM000074788 untuk melindungi merek jasa di bidang hotel.
Sementara, merek Holiday Resort Lombok milik PT Lombok Seaside pertama kali terdaftar pada 15 September 2007 di bawah No. IDM000110726. Selain itu terdaftar pula di bawah No. IDM00115786 pada 28 Maret 2007 antara lain untuk melindungi kelas jasa periklanan dan manajemen usaha hotel. Saat yang sama, merek Holiday Resort Lombok terdaftar untuk melindungi kelas jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, akomodasi, penyewaan penginapan, dll.
Kuasa hukum PT Lombok Hendra Setiawan Boen berpendapat jika dibandingkan merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort dengan Holiday Resort Lombok terdapat perbedaan. Yakni, perbedaan dari sisi susunan huruf dan bunyi ucapan, perbedaan arti kata, perbedaan tampilan secara keseluruhan.
Dengan diterbitkannya sertifikat merek Holiday Resort Lombok yang berlaku sampai 2014 juga menunjukan adanya perbedaan. Selain itu, pendaftaran telah memenuhi syarat administratif dan substantif pendaftaran merek.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c222b079b563/kata-holiday-tidak-bisa-dimonopoli-sebagai-merek